SAMPAH DI LINGKUNGAN GUNUNG

“Botol plastik dan bungkus plastik mi instan tampak berserakan di salah satu sudut tepian Danau Ranu Kumbolo, Gunung Semeru, Jawa Timur.

Sampah itu ditinggalkan begitu saja oleh para pendaki dan pengunjung gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut, tanpa ada yang berinisiatif membawanya ke tempat pembuangan di bagian bawah gunung.

Data Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menunjukkan setiap pengunjung membuang sekitar 0,5 kilogram sampah di Gunung Semeru. Padahal, setiap hari gunung tersebut disambangi 200 hingga 500 pendaki.”

“Artinya, di Gunung Semeru ada sekitar 250 kilogram sampah per hari,” kata Khairunissa, humas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan.

Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Gunung Semeru. Sejumlah aktivis lingkungan mengatakan tumpukan sampah di taman nasional dan gunung di Indonesia menjadi panorama umum.

“Kebersihannya memprihatinkan, bahkan sudah dalam taraf mengkhawatirkan,” kata Rosek Nursahid, pegiat lingkungan dari lembaga ProFauna.

            Diatas adalah salah satu berita tentang masalah sampah di lingkungan Gunung Semeru, Jawa Timur. Timbunan sampah diakibatkan banyaknya pendaki yang tidak patuh terhadap peraturan pelestarian lingkungan, sangat terlihat dari banyaknya para pendaki yang membuang sampah sembarangan.

Pengelolaan sampah

Berdasarkan pemantauan selama beberapa tahun terakhir, Rosek menyaksikan bagaimana kesadaran para pengunjung untuk membuang sampah di tempat yang sudah dialokasikan sangat rendah.

Dia juga menyoroti manajemen taman nasional yang ingin mengembangkan wisata dengan meningkatkan kuota pengunjung per hari, namun tidak diimbangi dengan kesiapan mengolah sampah.

“Dengan kesadaran pengunjung yang lemah ditambah sarana dan prasarana yang sangat kurang, sehingga taman nasional dan gunung-gunung kini menjadi tempat pembuangan sampah,” kata Rosek.

Terbatasnya kemampuan pengelola gunung dan taman nasional untuk menangani sampah diakui Khairunissa, humas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Menurutnya, pengelola Gunung Semeru hanya memiliki anggaran menyewa truk untuk mengeluarkan sampah setiap pekan. “Nggak mungkin setiap hari, kita nggak punya anggaran untuk itu.”

Gunung Semeru juga mengandalkan empat personel untuk menjaga pintu jalur pendakian Ranupani. Bila ditambah dengan tenaga upah, ada 10 orang yang berjaga di sana.

Undang-Undang RI no 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Indonesia.

Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan sampah, pembagian kewenangan dan penyelenggaraannya. UU ini ditindaklanjuti dengan PP tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya.

Dalam Undang-undang ini ditetapkan bahwa setiap orang dilarang:

• memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• mengimpor sampah;
• mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
• mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
• membuang sampah tidak pada tempat yang telah disediakan dan ditentukan;
• melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
• membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

KESIMPULAN

Seharusnya para pendaki sebagai pecinta lingkungan juga harus merawat lingkungan gunung, dan mengikuti peraturan pelestarian lingkungan, agar lingkungan sekitar gunung tetap terjaga untuk anak cucu kita.

Referensi :

http://www.indriany.com/undang-undang-ri-tentang-pengelolaan-sampah/

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150625_indonesia_sampah_gunung

RESTU LUSTIKA WULAN

29314097

2TB04

Bentuk Pelanggaran HAM dan Solusinya

BENTUK PELANGGARAN HAM DAN SOLUSINYA

1.      Pengertian HAM

Pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhlukh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 mengenai macam-macam hak dasar manusia adalah sebagai berikut..

• Hak atas kesejahteraan 
• Hak untuk hidup 
• Hak mengembangkan diri 
• Hak atas rasa aman 
• Hak berkeluarga dan melanjutkan keterunan 
• Hak atas kebebasan pribadi 
• Hak atas memperoleh keadilan 
• Hak atas wanita 
• Hak anak 
• Hak turut serta dalam pemerintahan

Dasar Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia tertulis dalam empat hukum yang menyatakan tentang HAM yakni UUD 1945, Tap MPR, UU, Perda, Kepres, dll. Salah satu dari keempat hukum tersebut adalah UUD 1945 RI, seperti pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. Hak asasi Manusia setiap tahun dirayakan diseluruh negara di dunia yakni pada tanggal 10 Desember.

2.     Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM 

Bentuk pelanggaran-pelanggaran HAM yang biasa didapati masyarakat antara lain: 

• Diskriminasi adalah pembatasan, pelecehan, dan pengucilan yang dilakukan langsung atau tidak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia baik itu etni, agama, suku dan ras.  
• Penyiksaan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik itu jasmani maupun rohani 

Bentuk pelanggaran-pelanggaran HAM berdasarkan jenisnya antara lain 

a. Bentuk pelanggaran HAM bersifat berat 

• Pembunuhan massal (genisida) 
• Penghilangan orang secara paksa 
• Pembunuhan sewenang-wenang
• Perbudakan atau diskriminasi secara sistematis

b. Bentuk pelanggarna HAM bersifat ringan

• Pencemaran nama baik 
• Pemukulan 
• Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya
• Penganiayaan
• Menghilangkan nyawa orang lain 

Kali ini saya akan membahas tentang masalah “kelaparan” di Indonesia, yang tentu saja masih banyak terjadi di Indonesia. Sebagai contoh saya akan mengambil kutipan dari salah satu artikel dari http://www.sapa.or.id mengenai kemiskinan dan kelaparan.

“”Negeri makmur "gemah ripah loh jinawi" itu masih menyisakan persoalan kasus gizi buruk pada balita dan anak-anak yang dapat ditemukan hampir di seluruh daerah, bahkan tidak sedikit balita yang meninggal dunia akibat gizi buruk akut.

Sungguh ironi kenyataan itu dan kasus gizi buruk menjadi potret buram bagi negara yang kaya dengan cadangan gas alam terbesar di dunia.
Laporan akhir tahun 2012, data Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat sebanyak 8 juta anak balita mengalami gizi buruk kategori "stunting" yakni tinggi badan yang lebih rendah dibanding balita normal.
Dari data 23 juta anak balita di Indonesia, 8 juta jiwa atau 35 persennya mengidap gizi buruk kategori stunting, sementara untuk kasus gizi buruk tercatat sebanyak 900 ribu bayi atau sekitar 4,5 persen dari total jumlah bayi di seluruh Indonesia.””

3.      Undang Undang yang Bersangkutan

Berdasarkan konstitusi (Pasal 33 UUD 1945), peran negara dalam rangka pemenuhan hak-hak ekonomi sosial dan budaya, khususnya hak atas pangan, memandatkan bahwa produksi pangan adalah cabang produksi yang harus dikuasai oleh negara. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, di dalam penjelasan Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, “Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-perorang. Sebab itu, perekonomian disusun bersama berdasar asas kekeluargaan.”
Selanjutnya, Pasal 34 konstitusi juga menjelaskan lebih luas tentang tanggung jawab negara dalam mensejahterakan rakyat. Dalam Penjelasannya, Pasal 34 ini mempunyai keterkaitan erat dengan Pasal 33. Karena itu, peranan negara yang dimaksud dalam pasal ini, harus pula dikaitkan dengan peranan yang harus dimainkan oleh negara dalam menjamin agar sumber-sumber kemakmuran yang disebut dalam Pasal 33. Sehingga, sumber-sumber kemakmuran tersebut dapat dinikmati oleh golongan masyarakat fakir dan miskin, serta benar-benar dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat.

Terlihat sekali pada Undang Undang yang berlaku, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sudah terjamin oleh pemerintah, tapi pada nyatanya kini masih banyak masyarakat yang kesejahteraan hidupnya belum terjamin. Dalam Hak Asasi Manusia bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dijelaskan setiap manusia memiliki hak terbebas dari kelaparan.

4.       Solusi Untuk Mengatasi Masalah Kelaparan

-          Bisa memberi bantuan makanan untuk masyarakat yang membutuhkan, dan memberi pengobatan untuk korban yang menderita gizi buruk.

-          Pemerintah medukung untuk pencegahan kelaparan dengan cara memberi bantuan kepada masyarakat yaitu kredit dengan biaya dan cicilan yang ringan, meningkatkan taraf kehidupan, memajukan kesejahteraan masyarakat, penyediaan bahan pokok yang terjangkau untuk masyarakat yang membutuhkan.

-          Meningkatkan produktifitas pertanian dengan cara memberi pelatihan.

Referensi :

http://karyatulisilmiah.com/kemiskinan-pintu-bencana-kelaparan/

https://edhigeol.wordpress.com/2013/02/20/hak-asasi-manusia/

https://taufiqulmujib.wordpress.com/2011/09/30/hak-atas-pangan-sebagai-hak-konstitusional/

http://www.sapa.or.id/b1/99-k2/1241-kemiskinan-dan-kelaparan-penyebab-gizi-buruk-di-indonesia

Restu Lustika Wulan (29314097)

2TB04

Pendidikan kewarganegaraan 

Pengaruh Lingkungan dalam Membentuk Perilaku

• PENDAHULUAN

Manusia sedari mereka berada di bumi sudah berdampingan dengan lingkungan, dan itulah yang mempengaruhi kehidupan manusia tersebut, tidak dapat dipisahkan sama sekali.
Manusia adalah makhluk sosial, mereka mengenali lingkungannya dengan bersosial dengan orang lain, oleh karena itu mengapa manusia dan lingkungan tidak dapat dipisahkan.

• DEFINISI

1. Lingkungan

Lingkungan : sesuatu yang ada disekitar kita. Dalam lingkup pendidikan, Lingkungan adalahsegala sesuatu yang berada diluar diri manusia.

2. Perilaku

Perilaku : tingkah laku yang khas dari seorang individu terhadap penglaman pengalaman hidup.

• KASUS

-Seperti seorang anak yang selalu dimanja oleh orangtuanya, maka setelah dia dewasa, dia tiak bisa hidup mandiri.

- Seorang anak dari orangtua yang sangat sibuk, dan kurang perhatian, lalu akhirnya anak itu terjerumus pergaulan yang salah.

- Gaya hidup masyarakat desa dan masyarakat kota yang sangat jauh, ligkungan desa yang masih sangat tradisional dan gaya hidup masyarakat kota yang sangat modern.

• SOLUSI 

- Orangtua seharusnya mengajarkan anaknya mandiri sedari dini, dan mengajarkan kedisiplinan, agar setelah dewasa tidak menjadi anak yang semua bergantung terhadap orangtua, dan bisa menjalani kehidupan sebaik mungkin.

- Orangtua sesibuk apapun haruslah mengontrol anak anaknya, dan setidaknya seringlah berkomunikasi, sekedar untuk mendengar keluh kesah seorang anak, agar terciptanya kehangatan dalam keluarga. Itulah sosialisasi pada ligkungan keluarga.

- Antara masyarakat desa dan masyarakat perkotaan dapat saling menyesuaikan dengan lingkungan, misalnya masuknya peralatan modern untuk meningkatkan produk di desa.





Daftar Pustaka

http://nopadedyputra.blogspot.co.id/2011/03/fungsi-lingkungan-dalam-membentuk.html

http://adams-tagafura.blogspot.co.id/2012/04/pengaruh-lingkungan-terhadap.html

Nama : Restu Lustika Wulan

NPM : 29314097

Kelas : 2TB04

Mata Kuliah : Arsitek Lingkungan